Warning: session_start(): open(/storage/ssd5/586/17669586/tmp/sess_m3qpematlmqre4p4n3eictq8h6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /storage/ssd5/586/17669586/public_html/index.php on line 35

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /storage/ssd5/586/17669586/tmp) in /storage/ssd5/586/17669586/public_html/index.php on line 35

Notice: Undefined index: item_type_code in /storage/ssd5/586/17669586/public_html/lib/detail.inc.php on line 462

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /storage/ssd5/586/17669586/public_html/index.php:35) in /storage/ssd5/586/17669586/public_html/lib/contents/show_detail.inc.php on line 42
Yesica Arini Milala Pengarang Duma Megaria Elisabeth Dosen Pembimbing 2 Sahala Purba Dosen Pembimbing 1 Duma Megaria Elisabeth Penguji 2 Edison Sagala Penguji 3 Sahala Purba Penguji 1

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesesuaian pengelolaan keuangan desa pada Desa Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo terhadap Permendagri No 20 Tahun 2018. Dalam penelitian ini, peneliti memilih tiga desa yang terdapat pada Kecamatan Tiganderket yang sudah memenuhi kriteria yaitu yang menerima jumlah ADD dengan urutan terbesar, tengah, dan terkecil. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 3 informan dari masing-masing desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Tiganderket sudah cukup baik. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kemudian pada tahap penatausahaan hanya ada satu ketentuan yang belum dilaksanakan, yaitu ketentuan Pasal 67 karena perangkat desa belum sepenuhnya memahami makna dari pertanyaan. Pada tahap perencanaan sebagian besar sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, hanya ada beberapa ketentuan yang belum dilaksanakan yakni di Pasal 32 ayat (3) dan pada Pasal 34 ayat (1) dimana perangkat desa belum sepenuhnya memahami kapan Raperdes APBDesa disepakati dalam musyawarah BPD dan karena keterlambatan regulasi dari Pemkab. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, sebagian besar juga telah sesuai dengan Permendagri. Hanya ada beberapa ketentuan yang belum dilaksanakan, yaitu ketentuan Pasal 45-46 dan Pasal 60 terkait waktu dalam penyusunan DPA dan pengajuan rancangan DPA untuk disetujui menjadi DPAL belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018